Wamenkeu Jelaskan Postur APBN buat 2025, Bicara soal Utang Jatuh Tempo

Jakarta -

Pemerintah telah merilis RAPBN 2025 dan sedang menunggu persetujuan DPR agar dapat disahkan. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan peran APBN sebagai shock absorber, seperti yang ditunjukkan selama pandemi COVID-19, di mana pemerintah tidak dapat mengorbankan pertumbuhan domestik demi kesehatan anggaran.

Selain itu, pengelolaan utang yang bijaksana juga akan menjadi prioritas bagi pemerintahan yang baru. Suahasil menjelaskan tentang profil jatuh tempo utang yang akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang.

"Menjaga pertumbuhan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi akan membantu menjaga level rasio utang Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga fokus pada pengurangan risiko utang dengan mengurangi rasio utang dalam mata uang asing dan penggunaan natural hedging," ungkap Suahasil dalam BRIDS Roundtable dengan tema "Kupas Tuntas APBN 2025: Strategi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia", Rabu (11/9/2024).

Dalam hal stabilitas dan volatilitas anggaran, Pemerintah meyakini bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil pada 5% akan memastikan stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, yang mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut dan peningkatan kesehatan anggaran.

Suahasil juga menyinggung tentang isu kelas menengah yang sedang ramai dibahas oleh publik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.

"Fokus dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah untuk mengeluarkan orang dari kelompok yang berada di garis kemiskinan maupun yang rentan miskin, menuju ke kelompok yang lebih tinggi seperti kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah," jelas Suahasil.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Laksono Widodo menyampaikan Perusahaan menilai bahwa anggaran yang diusulkan tahun 2025 berfokus kepada kelancaran transisi, yang memungkinkan integrasi langsung antara inisiatif dan agenda penting pemerintah baru sembari memastikan keberlanjutan proyek-proyek utama.

"Jelas bahwa pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi kelas menengah dan berkomitmen untuk mengatasinya. Bagi pemerintahan yang akan datang, kuncinya adalah berhasil meluncurkan program-program unggulan baru sambil mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat," kata Laksono.

Laksono mengungkapkan bahwa dengan menghadirkan Suahasil Nazara, perusahaan diharapkan dapat memberikan gambaran dan menjawab pertanyaan investor seputar implementasi RAPBN 2025 dan kebijakan Pemerintahan yang akan datang.

"Semoga acara ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kebijakan Pemerintah ke depannya, salah satunya terkait apakah ada perubahan yang signifikan baik dalam belanja, pendapatan, maupun asumsi makro antara RAPBN dan APBN 2025, serta apa saja risiko yang dapat mengganggu stabilitas fiskal Indonesia di tahun 2025," jelas Laksono.

(fdl/fdl)