6 days ago
5
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyiapkan 493 bidang tanah untuk ditawarkan kepada investor baru. Kawasan dengan total luas sekitar 2-4 hektare (ha) ini akan diluncurkan minggu depan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya ingin memberikan peluang sebanyak-banyaknya kepada para investor swasta untuk turut serta dalam pembangunan IKN.
"Tadi pagi saya dilapori Pak Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN, ada sudah disiapkan 493 bidang seluas 2-3 hektare yang akan kita launching untuk investasi bisa masuk lagi," kata Jokowi, dalam sambutannya di Peresmian Hotel Nusantara Swissotel dan Groundbreaking Mall Duty Free di IKN, disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (13/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengatakan, bidang-bidang tanah tersebut akan diluncurkan dan ditawarkan kepada para investor mulai pekan depan. Ia juga menyerahkan sepenuhnya nantinya kawasan itu akan dibangun apa.
"2-4 hektare sebanyak 493 bidang terserah mau mixed use, kantor, tapi tergantung plot, plot di sini misalnya untuk perdagangan, ya perdagangan. Untuk hotel ya hotel, kantor ya kantor," ujar dia.
"Minggu depan akan kami buka lagi sehingga bisa investasi baru masuk. Kalau 493 nggak sanggup, saya kasih konsorsium lagi," sambungnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya telah dilangsungkan 7 groundbreaking investor swasta di IKN. Total sudah ada 31 investor yang telah memulai pengerjaan proyeknya dengan nilai Rp 56,83 triliun.
Plt Wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni mengatakan, minat investor swasta untuk masuk ke IKN terbilang cukup tinggi. Total ada 61 minat investasi lewat letter of intent (LoI) dengan nilai Rp 80,4 triliun yang masih dibahas.
"Masih ada 61 lagi yang dalam proses pembahasan. Ini totalnya sekitar Rp 80,4 triliun," kata Raja Juli, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).
Jumlah tersebut terdiri atas investasi langsung Rp 49,3 triliun dan Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Rp 30,9 triliun.
"Nah, termasuk diantaranya ada asing, sekitar Rp 21,4 triliun," ujarnya.
(ara/ara)
